BERITA TERKINI
Home / Tulungagung Update / Perlindungan Untuk Para Pahlawan Devisa

Perlindungan Untuk Para Pahlawan Devisa

Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu jenis pekerja yang berdampak besar terhadap pemasukan devisa ke negara,  dengan sebutan  Pahlawan Devisa yang merupakan sebutan lain dari para TKI yakni para pekerja Indonesia yang bekerja diluar negeri. Tentu hal ini seharusnya diikuti dengan perlindungan atas pemenuhan hak para TKI oleh Pemerintah.

Sebutan yang begitu mentereng tersebut kerap kali tidak seimbang dengan perlindungan yang mereka dapatkan dari negara atau pemerintah. Banyak kisah pilu menyertai kisah akhir dari para pendulang devisa tersebut, tidak jarang para pekerja tersebut mengalami kejadian yang kurang menyenangkan di negeri orang seperti kecelakaan kerja yang bisa menimpa para pekerja terutama di sektor konstruksi yang memang rentan terjadi kecelakaan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka pada hari Minggu 30 Juli 2017 bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso berlangsung kegiatan launcing Transformasi Perlindungan Jaminan Sosial TKI. Peluncuran dilakukan sendiri oleh Mentri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, dan dihadiri Direktur utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Tulungagung dipilih sebagai tempat peluncuran  hal ini terkait dengan posisi Tulungagung sebagai kantong TKI.

Seperti disampaikan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi bahwa jumlah TKI Tulungagung dari tahun 2011-2016 sebanyak 41.425 orang, sedangkan usia angkatan kerja sebanyak 795.442 orang. Dari jumlah TKI tersebut setara dengan 5,21 persen dari usia angkatan kerja di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Jumlah tersebut tiap tahun mengalami penurunan  sekitar 10 persen, hal ini seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Tulungangung yang terus tumbuh dengan pesat. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya devisa yang masuk ke Tulungagung kiriman dari luar negeri cukup besar.

Sesuai dengan data dari Bank Indonesia uang yang masuk atau emiten di tahun 2016 sebesar 1 triliyun rupiah, sedangkan tahun sebelumnya sekitar 2 triliyun. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pekerja Tulungagung di luar negeri, dengan modal yang ada serta didukung dengan pelatihan dari BLK maka mantan TKI tersebut banyak yang sukses menjadi pengusaha travel, peternakan serta bisnis pembuatan kue yang mampu mencetak tenaga kerja.

Peluncuran Transformasi Jaminan Sosial TKI menandai berakhirnya penyelenggaraan Asuransi TKI melalui Konsorsium pada 31 Juli 2017. Sejak 1 Agustus 2017 penyelenggaraan perlindungan TKI ditransformasi atau dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. “Peluncuran program jaminan sosial ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara” hal ini disampaikan oleh Mentri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.  Dikatakan Hanif, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam menghadirkan kembali negara untuk memberikan perlindungan kepada TKI. Hal ini tergambar jelas dalam NAWA CITA Kabinet Kerja  Pemerintahan Jokowi.

Perlindungan untuk para Tenaga Kerja Indonesia ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang  nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menginstruksikan seluruh pekerja agar terlindungi, dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011.

Selain itu ada Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh Pemerintah.

Sementara Direktur Utama BPJS Agus Susanto mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan layanan yang mudah, sistem yang handal serta jaringan yang luas. Hal ini didukung dengan jejaring sebanyan 5.972 rumah sakit/trauma center sehinggan memudahkan saat terjadi kecelakaan kerja, termasuk pra dan purna penempatan TKI.

Selain itu untuk skema pelayanan perlindungan sosial bagi TKI sudah dimulai sejak sebelum TKI ditempatkan sampai kembali ke Indonesia. Yang bersangkutan mendapat dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan ada rencana tambahan program Jaminan Hari Tua yang dapat menjadi tabungan saat memasuki usia senja. [DISKOMINFO]

Baca Juga

Penyaluran PKH di Kabupaten Tulungagung

Penyaluran PKH di Kabupaten Tulungagung sudah mulai bergulir sejak Jumat 11 Agustus 2017 di Kecamatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

15 − 4 =